Tak Ada Penanganan Longsor, Tiga Tahun Lamanya Warga Ciksel Berhadapan Dengan Maut

Tak Ada Penanganan Longsor, Tiga Tahun Lamanya Warga Ciksel Berhadapan Dengan Maut

Rapat Koordinasi Penanganan Longsor--

KARAWANGBEKASI.DISWAY.ID -  Bencana longsor di Kampung Cicadas, Desa Sukaresmi, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi nampaknya belum menemukan titik temu untuk solusi penanganan longsor dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi.

Pasalnya, tidak kurang dari tiga tahun warga menanti kejelasan penanganan longsor dari pemda. Dengan alih-alih akan menangani longsor namun longsor justru kian meluas lantaran kontur tanah yang labil.

Karena itu, Pemerintah Kecamatan Cikarang Selatan melakukan kembali rapat koordinaai terkait penanganan longsor bersama perwakilan warga, Oganisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pemerintah desa, serta perwakilan dari kawasan industri East Jakarta Industrial Park (EJIP), Rabu (13/11/2024).
Seorang warga yang terdampak, Mista (45) megutarakan, dirinya ingin meminta kejelasan kepada Pemda Bekasi perihal penanganan longsor di wilayahnya.
Sebab dirinya mengaku, dapur miliknya sekarang habis tergerus akibat tanah yang terus bergerak. "Rumah saya dan ibu saya itu awalnya cuma retak dan dapurnya sekarang habis. Terus aja gitu maju-maju longsornya, soalnya ini tanahnya gerak. Penanganannya gimana," beber Mista.
Diketahui longsor di Kampung Cicadas terjadi pada 17 April 2021 dan disebabkan kondisi tanah yang labil, ditambah hujan yang mengguyur wilayah tersebut.
Di sisi lain, longsor itu terjadi pada pemukiman warga di dekat Kawasan EJIP. Pemukiman warga berada di dataran atas, sedangkan EJIP di bawahnya.
Longsor yang terjadi pun sudah menggerus puluhan kepala keluarga yang menjadi korban dengan kondisi rumah yang hancur. Adapun kemungkinan apabila pemerintah tidak mengambil sikap untuk menangani bencana longsor maka jumlah terdampak bakal bertambah.
Mista mengaku, perkampungannya telah berulangkali ditinjau oleh pemda tapi tidak ada perbaikan yang dilakukan hingga saat ini. Artinya tidak adanya kejelasan untuk solusi dalam penanganan longsor di daerah tersebut.
Padahal mengingat beberapa tahun lalu mantan Bupati Bekasi dan Mantan Ketua DPRD BN Holik yang saat ini menjadi calon Bupati Bekasi maju pada Pilkada 2024 meninjau lokasi longsor, akan tetapi tidak ada penanganan perbaikan setelah itu.
"Saya enggak bisa ngungsi, soalnya mau ngungsi kemana. Jadi walaupun itu rusak, bahkan separuhnya. Ya udah terpaksa masih ditinggalin. Makanya jangan ditinjau, ditinjau tapi udah itu enggak ada kejelasan siapa yang benerin,” ucap Mista.
Dalam rapat koordinasi tersebut sejumlah warga lainnya pun mendesak adanya perbaikan yang dilakukan, tidak hanya rumah tapi juga lingkungan sekitar.
Bahkan warga meminta dibangun turap yang disertai tiang pancang untuk menahan pergerakan tanah. Di mana turap itu berada di antara pemukiman warga serta EJIP.
Ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab membangun itu rupanya telah terjadi sejak awal longsor terjadi. Akan tetapi Pemda Bekasi tidak menganggarkan pembangunan turap, pihak EJIP pun demikian. Alhasil, warga terdampak yang menjadi korban.
Oleh karena itu, Pemerintah Desa Sukaresmi dan Kecamatan Cikarang Selatan diharapkan dapat membangun turap yang dilakukan oleh EJIP dengan segera. Sebab apabila menunggu dari Pemda atau opd terkait nampaknya pembangunan baru bisa terealisasi pada akhir Tahun 2025 atau bahkan 2026.
“Awalnya rumah saya enggak kena, sekarang sudah mulai retak-retak. Sekarang kami datang untuk rapat harapannya sudah ada kejelasan siapa yang bangun. Ternyata masih belum jelas juga. Sementara kami tiap hari hanya bisa was-was takut longsor lagi, mana kan hujan terus ini,” ujar Karya, warga lainnya.
Adapun perwakilan EJIP yang hadir dalam rapat tersebut, yakni Saefuloh mengaku bahwa pihaknya dalam posisi menunggu tentang siapa yang akan membangun. Namun untuk ke depan dirinya akan melaporkan hasil rapat tersebut kepada pimpinan EJIP.
“Kami akan melaporkan hasil rapat ke pimpinan untuk selanjutnya seperti apa,” kata Saefuloh.
Sementara itu, Camat Cikarang Selatan, Muhammad Said menjelaskan, keterlambatan penanganan ini disebabkan karena koordinasi yang tidak maksimal antara instansi. Maka setelah pertemuan tersebut, pihaknya memastikan bakal mengawal kelanjutan penanganan hingga terealisasi.
“Selama saya menjabat camat di sini, saya memastikan akan terus menindaklanjuti penanganan longsor ini. Karena memang yang menjadi korban itu masyarakat. Maka setelah tadi pihak EJIP katanya akan melapor ke pimpinannya dulu, setelah itu kami bahas lebih lanjut agar ada progres sampai pembangunan turap ini bisa terealisasi, karena ini menyangkut keselamatan masyarakat,” imbuh camat. (mil)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: